Siap Pindah? 25 Daerah yang Diajukan untuk Pemekaran dan Perpindahan dari Jawa Timur, Provinsi Baru Kabupaten Ponorogo Masuk Daftar? Ini Ulasannya

Siap Pindah? 25 Daerah yang Diajukan untuk Pemekaran dan Perpindahan dari Jawa Timur, Provinsi Baru Kabupaten Ponorogo Masuk Daftar? Ini Ulasannya

daerah-pasja1000/pixabay-

Siap Pindah? 25 Daerah yang Diajukan untuk Pemekaran dan Perpindahan dari Jawa Timur, Provinsi Baru Kabupaten Ponorogo Masuk Daftar? Ini Ulasannya.

Kabupaten Ponorogo Kini di Provinsi Mana? Intip 25 Daerah yang Diusulkan untuk Pemekaran dan Pemindahan dari Jawa Timur, Penemuan Wilayah Terpisah Ternyata di Sini?


Kabupaten Ponorogo Pindah Provinsi? Inilah Lika-Liku Pemekaran Jawa Timur dan Rencana 25 Daerah Diajukan Jadi Wilayah Baru, Mulai dari Provinsi Madura?

Jerpim Marbun menyatakan bahwa usulan pemekaran wilayah Jawa Timur masih belum memiliki sumber yang jelas. Namun, sejumlah nama daerah yang akan mengalami pemekaran sudah muncul ke permukaan.

Baca juga: Cuma Modal HP! Inilah Daftar-Daftar Pekerjaan Freelance yang Cocok Buat Anak SMA, Gajinya Jutaan Lo!



×

Baca juga: Profil Biodata Hisyam Akbar Pahlevi Pelaku Pembunuhan Diah Agustin Mahasiswi UM Terkuat Setelah Kasus 2 Tahun Tak Temui Titik Terang Ulah Saksi Palsu? Cucu Kos

Baca juga: Hasil Pengamatan BMKG Rilis Kota dengan Cuaca Super HOT Bulan Mei 2024, Begini Cara atau TIPS Mengatasi Cuaca Panas Ekstrem di Indonesia

Rencana Pemekaran Daerah di Jawa Timur dan Provinsi Lain

Jika Anda penasaran dengan daerah-daerah yang direncanakan akan dimekarkan, berikut adalah beberapa daerah di Jawa Timur serta provinsi lainnya yang akan melakukan pemekaran dan mungkin menjadi provinsi sendiri.

Potensi Jawa Timur Menjadi Tiga Wilayah Baru

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 41.416.407 jiwa, menjadikannya salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Namun, terdapat wacana pemekaran yang beredar yang mengusulkan Jawa Timur akan dibagi menjadi tiga wilayah baru. Isu pemekaran ini sedang dibahas oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

Sumber:

im

BERITA TERKAIT

Berita Lainnya