Siap-Siap PPS Pilkada 2024: 15 Contoh Pertanyaan Wawancara dan Jawaban Lengkap, Biar Kamu Gak Keder!

Siap-Siap PPS Pilkada 2024: 15 Contoh Pertanyaan Wawancara dan Jawaban Lengkap, Biar Kamu Gak Keder!

Siap-Siap PPS Pilkada 2024: 15 Contoh Pertanyaan Wawancara dan Jawaban Lengkap, Biar Kamu Gak Keder!-pexel-

8. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk posisi ini?

Jawaban: Berdedikasi penuh dan loyal pada tugas, dan berkomitmen untuk menjamin pemilihan umum akan berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.


9. Apa saja tugas dan wewenang dari Anggota PPS?

Jawaban: Salah satu wewenang anggota PPS adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT.

Sementara tugas dari PPS yakni melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang telah diterima dari KPPS dan menyampaikannya ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK terkait.



×

10. Jelaskan sikap yang tepat saat Anda terpilih menjadi anggota PPS Pilkada 2024!

Jawaban: Sebagai anggota PPS Pilkada 2024 saya harus selalu menjaga netralitas sesuai dengan kode etik yang diatur dalam undang-undang. Saya akan berusaha memenuhi amanat publik untuk mengawal setiap tahapan pemilu tetap berjalan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

11. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum diatur dalam?

Jawaban : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

12. Sebutkan Indikator Pilkada Demokrasi :

Jawaban:

  • Penyusunan kerangka hukum
  • Hak memilih dan untuk dipilih
  • Kampanye Pilkada yang demokratis
  • Adanya lembaga pengawas Pilkada

13. Berapa jumlah pemilih Pilkada untuk setiap TPS?

Jawaban: Pasal 350 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pilkada yang berbunyi Pilkada untuk setiap TPS paling banyak 500 orang.

14. Berapa jumlah tahapan Pilkada menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada?

Jawaban: 11 tahapan

15. Kapan tahapan penyelenggaraan Pilkada dimulai?

Jawaban: Sebagaimana tercantum dalam pasal 167 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tahapan penyelenggaraan Pilkada yang dimulai selambat lambatnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

***

Sumber:

im

BERITA TERKAIT

Berita Lainnya